MEDAN -Wali Kota Medan, Bobby Nasution, kembali menjadi sorotan publik setelah memperpanjang tenggat waktu pembayaran utang pajak retribusi Centre Point Mal hingga Jumat (26/7). Keputusan ini merupakan perpanjangan kedua setelah sebelumnya mengancam untuk merobohkan mal tersebut karena keterlambatan pembayaran utang mencapai Rp 143 miliar.
Dalam pengumuman terbarunya, Bobby menegaskan bahwa masa perpanjangan ini sekaligus harus diselaraskan dengan pengosongan mal. Centre Point Mal di Jalan Jawa, Medan, telah beberapa kali disegel akibat tunggakan pajak yang terus membeludak. Meskipun sebagian utang sebelumnya telah dibayar, namun sisa utang yang signifikan belum juga terbayar, memaksa Pemko Medan untuk mengambil tindakan tegas.
“Kami memberikan waktu hingga Jumat ini untuk pengosongan tenant-tenant agar kami bisa melakukan eksekusi pembongkaran hari Jumat ini,” jelas Bobby, menegaskan bahwa pembongkaran bukanlah pilihan yang diinginkan namun merupakan langkah terakhir jika pembayaran tidak terlaksana.
Kebijakan Bobby untuk memberi perpanjangan terus-menerus mencerminkan upayanya untuk menghindari dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas di tengah ancaman pembongkaran. Ia mengakui bahwa ratusan pekerja di mal tersebut akan terdampak jika mal benar-benar dirubuhkan, sehingga memberikan kesempatan terakhir bagi Centre Point untuk menyelesaikan kewajibannya.
“Saya mensupport penuh usaha mereka, namun kewajiban membayar pajak harus dipenuhi tanpa terkecuali,” tambahnya.
Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng telah menerima laporan terkait konten hoaks atau berita palsu yang merugikan nama baik keluarga di Manyaran, Semarang. AH, sang pelapor, mengungkapkan bahwa konten tersebut membuat rumah keluarganya difitnah sebagai tempat angker, menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang signifikan.
Kasus ini menjadi bukti nyata akan pentingnya kewaspadaan dalam penggunaan media sosial dan kepatuhan terhadap hukum dalam menjalankan bisnis. Bobby Nasution berharap bahwa dengan memberikan kesempatan terakhir ini, semua pihak dapat menyelesaikan masalah secara baik-baik tanpa menimbulkan lebih banyak konsekuensi negatif.
(N/014)