YOGYAKARTA -Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengangkat isu serius terkait potensi politisasi bantuan sosial (bansos) dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, menegaskan pentingnya menjaga agar bansos tidak dimanfaatkan sebagai alat kampanye oleh calon kepala daerah atau pihak terkait.
“Dalam konteks Pilkada, kami sangat memperhatikan agar bansos tidak dipolitisir untuk kepentingan kampanye salah satu bakal calon. Hal ini bisa terjadi jika jadwal pembagian bansos disesuaikan dengan tahapan-tahapan Pilkada,” ujar Najib saat diwawancarai oleh Pandangan Jogja pada Kamis (25/7).
Menurut Najib, politisasi bansos bisa terjadi dengan mengatur jadwal pembagian yang menguntungkan salah satu pihak yang sedang berkompetisi dalam Pilkada. Hal ini tidak hanya merugikan prinsip netralitas birokrasi, tetapi juga dapat menguntungkan secara politis bagi bakal calon yang mendapatkan manfaat dari distribusi bansos tersebut.
“ASN yang bertugas dalam pembagian bansos harus tetap mempertahankan sikap netral. Birokrasi harus melayani semua warga tanpa pandang bulu. Politisasi bansos akan mengganggu netralitas dan mengorbankan keadilan dalam proses Pilkada,” lanjutnya dengan tegas.
Najib menegaskan bahwa Bawaslu DIY siap mengawasi dan menindak tegas jika terjadi indikasi politisasi bansos dalam Pilkada 2024. Langkah-langkah preventif dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya politisasi bansos juga akan ditingkatkan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi lokal.
Kehati-hatian dalam mengelola bansos menjadi kunci untuk mencegah praktik-praktik yang dapat mengancam integritas Pilkada. Pemerintah daerah dan semua pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa distribusi bansos tetap transparan, adil, dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik lokal.
(N/014)