JAKARTA -Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjawab dengan singkat namun tegas terkait desakan dari berbagai pihak untuk mundur dari jabatannya setelah insiden keamanan data yang memalukan. Gangguan yang dimulai sejak 20 Juni 2024, akibat diretasnya server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya oleh ransomware, masih menimbulkan dampak yang terasa.
“Ya demokrasi, terserah aja,” ucap Budi Arie di Gedung Kemkominfo, Jakarta Pusat, pada Kamis (25/7), menanggapi pertanyaan wartawan terkait tekanan publik yang semakin menguat.
Pernyataan ini bukanlah yang pertama kali dilontarkan oleh Budi Arie dalam menghadapi tekanan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait. Pada 27 Juni sebelumnya, di Gedung DPR, Senayan, Budi telah menyatakan pendiriannya dengan ungkapan serupa, “Ah no komen kalau itu, itu haknya masyarakat untuk bersuara.”
Tekanan terhadap Budi Arie untuk mundur semakin terasa setelah Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) menggalang suara melalui sebuah petisi di platform change.org. Petisi ini menyerukan agar Budi Arie mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggapan atas kegagalan dalam menjaga keamanan data nasional.
Petisi tersebut, yang telah mendapatkan respon ribuan masyarakat, menjadi sorotan utama dalam agenda publik belakangan ini. Dalam konteks ini, Budi Arie tampaknya menunjukkan sikap teguhnya meskipun berada di bawah tekanan besar dari berbagai pihak.
Keputusan Budi Arie untuk memilih untuk tidak merespons secara detail atau memberikan komentar lebih lanjut menunjukkan bahwa dia memilih untuk mematuhi prinsip demokrasi yang mengakui hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat. Namun demikian, sikap ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kapabilitas dan responsifitas pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan digital yang semakin kompleks.
Meski demikian, nasib Budi Arie sebagai Menkominfo kini bergantung pada dinamika politik dan opini publik yang terus berkembang. Sementara itu, masyarakat dan stakeholder terkait tetap mengawasi perkembangan dan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam menjaga keamanan data ke depan.
(N/014)