JAKARTA -Dalam sebuah tulisan panjang di media sosial X, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang juga merupakan jubir Prabowo Subianto, mengemukakan pandangannya yang tajam terkait peran jabatan kepala daerah di Indonesia. Dikutip pada Sabtu (27/7), Dahnil dengan tegas menyatakan bahwa jabatan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bukanlah posisi untuk bertindak sebagai oposisi terhadap pemerintah pusat, melainkan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sendiri.
“Jabatan Gubernur, Bupati, Wali Kota itu bukan jabatan oposisi, dia adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Fungsinya ketika terpilih tentu harus siap menurunkan dan menjalankan tugas-tugas pembantuan,” tegas Dahnil dalam tulisannya yang dipublikasikan di media tersebut.
Menurut Dahnil, penting bagi kepala daerah untuk memahami bahwa tanggung jawab mereka adalah untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dianggapnya sebagai kunci untuk memastikan pembangunan nasional berjalan dengan akseleratif dan harmonis.
Namun, Dahnil juga mengkritik beberapa pihak yang menggunakan jabatan kepala daerah sebagai platform politik semata, tanpa fokus pada koordinasi dan harmonisasi pembangunan dengan pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Presiden.
“Sayangnya, ada beberapa pihak ingin menggunakan jabatan kepala daerah tersebut sekadar panggung ‘asal beda’, untuk anak tangga jabatan politik berikutnya, lupa fokus pada upaya harmonisasi pembangunan bersama pemerintahan pusat dalam hal ini Presiden,” ujarnya dengan nada kekecewaan.
Lebih lanjut, Dahnil menyampaikan pandangannya bahwa oposisi yang seharusnya terbaik adalah yang terjadi di dalam parlemen atau melalui kelompok di luar pemerintahan yang berasal dari masyarakat sipil.
“Oposisi terbaik adalah di parlemen, atau menjadi kelompok tekanan di luar pemerintahan melalui masyarakat sipil,” tambahnya.
Menanggapi pernyataan Dahnil, Anies Baswedan, calon gubernur DKI Jakarta dari NasDem, memberikan tanggapannya. Anies mengatakan bahwa semua pihak, termasuk para kepala daerah, seharusnya fokus untuk menjalankan amanat yang telah diberikan oleh rakyat dengan baik.
“Jadi pada dasarnya kita semua ingin agar peran, amanat yang dititipkan bisa dijalani dengan baik,” ujar Anies usai menghadiri acara Musyawarah Nasional anggota Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia ke-IV di Gedung Kapten Pierre Tendean, Kemhan RI, Jakarta Pusat.
Anies juga menegaskan bahwa proses pemilihan kepala daerah harus berjalan dengan baik agar amanat rakyat dapat dipenuhi dengan tepat dan efektif.
“Jadi kita semua lihat perjalanan nanti bila amanat itu diberikan untuk mengikuti pilkada itu berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Dengan adanya perdebatan ini, terlihat bahwa peran kepala daerah di Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pilar pembangunan yang seharusnya bekerja sama harmonis dengan pemerintah pusat, sambil tetap mempertahankan integritas dan fokus pada kepentingan masyarakat.
(N/014)