bitvonline.com-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa per 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB, realisasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mencapai Rp23,38 triliun.
Pembayaran THR untuk ASN di pemerintah pusat sudah mencapai 94,73 persen dari total alokasi anggaran, sementara pemerintah daerah masih mengalami keterlambatan.
"Saat ini, untuk pemerintah pusat, realisasi THR sudah hampir 95 persen, sementara untuk daerah, baru 11 pemerintah daerah yang berhasil mencairkan, dengan nilai sekitar Rp242,19 miliar," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi persnya.
Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,4 triliun untuk THR ASN tahun 2025.
Dari alokasi tersebut, sekitar Rp17,7 triliun diperuntukkan bagi ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Sementara untuk kebutuhan ASN daerah, alokasi anggaran mencapai Rp19,3 triliun.
Pencairan THR untuk pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah pusat telah terealisasi sebesar Rp6,24 triliun untuk 734 ribu pegawai.
Selain itu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga telah menerima Rp377,37 miliar untuk 98,84 ribu pegawai.
Pembayaran THR untuk anggota Polri telah mencapai Rp1,81 triliun untuk 457,24 ribu personel, sementara THR untuk prajurit TNI terealisasi sebesar Rp2,66 triliun untuk 474,95 ribu personel.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pembayaran THR untuk pensiunan telah mencapai Rp11,57 triliun, atau sekitar 98,18 persen dari total anggaran.
Pembayaran untuk pensiunan disalurkan melalui PT Taspen sebesar Rp10,19 triliun, sedangkan untuk penerima pensiunan dari PT Asabri mencapai Rp1,38 miliar.
Pemerintah terus mengimbau agar pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah percepatan untuk menuntaskan pencairan THR.
"Kami harap pemerintah daerah bisa segera melakukan pencairan minggu ini, setelah proses administrasi dan peraturan kepala daerah selesai," tambahnya.